Dalam rangka persiapan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia dan secara khusus di Kota Banjar, Jum’at, 19 Mei 2017, bertempat di Aula Setda Kota Banjar dilaksanakan Sosialisaasi Kartu Identitas Anak. Hadir dalam acara tersebut Wali Kota Banjar, Ketua DPRD Kota Banjar, FKPD, para Kepala OPD, para kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, para KepalaRead more
I. DASAR HUKUM Perda No. 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil II. KETENTUAN UMUM Permendagri No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah III. PERSYARATAN 1. Kartu Keluarga (KK) Baru; a. Mengisi Form F-1.15; b. KTP c. Ijin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; d.Read more
I. DASAR HUKUM Perda No. 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil II. KETENTUAN UMUM Permendagri No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah III. PERSYARATAN 1. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan; 2. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa/Kelurahan; 3. Fotocopy KTP; 4. Fotocopy KK ;Read more
I. DASAR HUKUM Perda No. 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil II. KETENTUAN UMUM Permendagri No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah III. PERSYARATAN 1. Surat Keterangan dari desa dan siketahui oleh kecamatan; 2. Surat Keterangan Kesaksian yang ditandatangani oleh dua orang saksiRead more
I. DASAR HUKUM Perda No. 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil II. KETENTUAN UMUM Permendagri No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah III. PERSYARATAN 1. Surat Keterangan dari desa dan siketahui oleh kecamatan; 2. Surat Keterangan Kesaksian yang ditandatangani oleh dua orang saksiRead more
I. DASAR HUKUM Perda No. 7 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil II. KETENTUAN UMUM Permendagri No. 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil di Daerah III. PERSYARATAN 1. Surat pengantar dari desa/kelurahan yang diketahui oleh kecamatan; 2. Fotocopy pemberkatan nikah dari gereja; 3. Fotocopy KTP; 4.Read more
Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan perekaman e-KTP untuk 170 juta penduduk Indonesia. Data kependudukan hasil perekaman ini disimpan rapi dalam database yang terletak di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat. Seperti apa tempat penyimpanan data e-KTP? Bagaimana kecanggihannya? Rakyat Merdeka sempat menjajalnya, pekan lalu. Berikut liputannya. Karena kerahasiaan data,Read more
Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo, Jum’at (29/01/2016), menerbitkan dua surat edaran menyikapi berbagai pemberitaan di media masa maupun dalam masyarakat terkait masa berlaku KTP elektronik (KTP-el). Pertama, Surat Edaran Nomor 470/295/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup, yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja dan para pimpinan lembaga non kementerian.Read more
