LAMPIRAN XI

PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR         :    30 TAHUN 2016

TANGGAL      :    19 DESEMBER 2016

TENTANG      :    SUSUNAN  ORGANISASI,  TATA  KERJA,  KEDUDUKAN,  TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

KEDUDUKAN, TUGAS  POKOK,  FUNGSI  DAN  BAGAN  STRUKTUR  ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. KEPALA DINAS
   1. Kedudukan Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
   2. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas otonomi dan tugas
   3. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mempunyai fungsi:
      1. perumusan kebijakan dinas;
      2. penyusunan Rencana Strategik Dinas;
      3. penyelenggaraan pelayanan umum urusan administrasi kependudukan;
      4. pelaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan, evaluasiPerumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan
   4. Kepala Dinas melaksanakan uraian tugas:
      1. merumuskan dan  menetapkan     kebijakan  dinas     dalam  urusan administrasi  kependudukan     berdasarkan  kewenangan  yang  telah ditetapkan Wali Kota;
      2. merumuskan perencanaan strategis urusan administrasi kependudukan;
      3. menyelenggarakan pelayanan umum urusan administrasi kependudukan;
      4. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil
      5. dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
      6. mengkoordinasikan perencanaan  dan  pelaksanaan  penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;
      7. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjejang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;
      8. mengendalikan  pengelolaan    keuangan    dan    ketatausahaan    dan perlengkapan dinas;
      9. melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain yang terkait untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
      10. mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan;
      11. merumuskan kebijakan   teknis   di   bidang   pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan    pencatatan    sipil,    pengelolaan    informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan   data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      12. menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam pengembangan dan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
      13. memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas urusan administrasi kependudukan;
      14. melaporkan hasil     pelaksanaan     tugas     dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
      15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. SEKRETARIAT
   1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
   2. Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan teknis yang   meliputi   perencanaan,   keuangan,   urusan   tata   usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
   3. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok  pada  angka  2,  mempunyai fungsi :
      1. penyusunan program dan anggaran;
      2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
      3. pengelolaan perlengkapan,  urusan  tata  usaha,  rumah  tangga  dan penataan barang milik negara;
      4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN);
      5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   4. Sekretaris melaksanakan uraian tugas :
      1. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
      2. menyusun program kerja Sekretariat dan program kerja tahunan dinas berdasarkan rencana strategis;
      3. mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas sekretariat;
      4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
      5. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
      6. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
      7. melaksanakan  pembinaan   kelembagaan   dan   ketatalaksanaan   di lingkungan dinas;
      8. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
      9. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan dinas;
      10. melaksanakan  pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  program  dan anggaran, administrasi umum dan keuangan;
      11. menyampaikan saran dan  telaahan kepada pimpinan  sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya;
      12. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
      13. mengkoordinasikan dan   menyiapkan   bahan   rancangan   peraturan daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota dalam lingkup tugas dinas;
      14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai bidangnya kepada kepala dinas; dan
      15. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas  sesuai bidang tugas;
   5. Sekretariat membawahi :
      1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Umum dan
   6. Rincian sub bagian sebagiamana dimaksud pada angka 5 sebagai berikut :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
         1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Pejabat pengawas selaku Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
         2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan Aparatur Sipil Negara (ASN), urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik
         3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi :
            1. pelaksanaan urusan persuratan;
            2. pelaksananurusan tata usaha;
            3. pelaksanaankearsipan;
            4. penyusunan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN);
            5. perencanaan urusan perlengkapan;
            6. penata urusan rumah tangga;
            7. pelaksanaan penataan barang milik negara;
            8. pelaksanaan tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Sekretaris  dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
         4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
            1. menyusun  pelaksanaan   rencana   kegiatan   dan   kebutuhan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
            2. menyiapkan penyusunan     petunjuk  teknis  penyelenggaraan urusan umum  yang  meliputi urusan tata  usaha administrasi perkantoran,   rumah   tangga,   perlengkapan   dan   hubungan masyarakat;
            3. menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan rumah tangga dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
            4. membuat konsep surat dan naskah dinas yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kearsipan, kehumasan, keprotokolan,  perlengkapan  dan  rumah  tangga sesuai dengan tugas dan tanggungjawab untuk mendapat tindak lanjut dari atasan;
            5. mengendalikan surat masuk, surat keluar dan kearsipan;
            6. menyiapkan bahan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
            7. melaksanakan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan
            8. penilaian hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
            9. membuat laporan kepegawaian dan  Daftar  Urut  Kepangkatan (DUK);
            10. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan menyusun  rencana  mutasi,  cuti,  disiplin  ,pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
            11. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, pertemuan dan acara rutin keprotokolan dan acara resmi lainnya;
            12. menyiapkan rencana kebutuhan barang atau sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan unit kerja;
            13. menyiapkan bahan   pelaksanaan   pengadaan,   penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi   penggunaan serta penghapusan barang dan perlengkapan;
            14. melaksanakan pembukuan dan pelaporan barang milik negara meliputi aset dan barang persediaan;
            15. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
            16. membimbing pelaksanaan tugas  bawahan  dilingkungan  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
            17. penyusunan Laporan berkala  /  tahunan  urusan  umum  dan kepegawaian; dan
            18. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
      2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
         1. Sub Bagian  Perencanaan  dan  Keuangan  dipimpin  oleh  Pejabat pengawas   selaku   Kepala   Sub   Bagian   berada   di   bawah   dan bertanggung jawab kepada
         2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan
         3. Kepala  Sub   Bagian   Perencanaan  dan   Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi :
         4. pelaku penyiapan koordinasi, penyusunan program dan anggaran;
         5. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
         6. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
         7. pelaksanaan akuntansi;
         8. pelaksanaan verifikasi,
         9. pelaksanaan pembukuan,
         10. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran,
         11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
      3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
         1. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait;
         2. menyiapkan  pedoman   dan   petunjuk   tentang   pelaksanaan perencanaan dan program dinas;
         3. menyiapkan bahan   perencanaan   strategis   Dinas   dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
         4. melaksanakan pengolahan data sebagai bahan perencanaan program dinas;
         5. melaksanakan penyusunan     Indikator  Kinerja  Utama  (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK);
         6. melaksanakan Penyusunan      Rencana    Kerja  Anggaran  dan
         7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran dinas;
         8. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan  pada Sub bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan  penyusunan      Laporan   Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
         9. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan,  serta  pelayanan  administrasi  keuangan lainnya;
         10. melaksanakan penatausahaan keuangan, sesuai dengan aturan yang berlaku;
         11. melaksanakan verifikasi atas   surat   pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan dinas;
         12. melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
         13. meneliti Surat Perintah Membayar (SPM)
         14. melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang disampaikan bendahara penerimaan;
         15. melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
         16. melaksanakan proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
         17. membagi tugas kepada  bawahan  sesuai  dengan  tugas  dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
         18. membimbing dan mengawasi   pelaksanaan   tugas   bawahan dilingkungan        Subbagian   Perencanaan   dan   Keuangan   guna kejelasan pelaksanaan tugas;
         19. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang tugasnya;
         20. melaporkan pelaksanaan tugas    dilingkungan    Subbagian Perencanaan   dan   Keuangan   sesuai   dengan   prosedur   dan peraturan yang berlaku sebagai bukti pertanggungjawaban; dan
         21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
   1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Pendudukdipimpin oleh pejabat administrator selaku Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
   2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan  pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
   3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menyelenggarakan fungsi :
      1. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
      2. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
      3. pelaksanaan  pembinaan   dan   koordinasi   pelaksanaan   pelayanan pendaftaran penduduk;
      4. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
      5. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
      6. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
      7. pelaksanaan sosialisasi pelayanan pendaftaran penduduk;
      8. pengendalian,  monitoring,   evaluasi    dan    pelaporan   pelaksanaan pendaftaran penduduk;
      9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
   4. Kepala Bidang  Pelayanan  Pendaftaran  Penduduk  melaksanakan  uraian tugas :
      1. menyusun perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
      2. merumuskan  kebijakan    teknis,    pelaksanaan    dan    pengendalian pendaftaran penduduk dan pendataan penduduk rentan dan penduduk non permanen;
      3. mengatur  pelaksanaan   pendaftaran   dan   pencatatan   administrasi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      4. memberi  petunjuk   teknis   pengumpulan,   pengelolaan   pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      5. merencanakan  operasional   pengawasan   dan   penelitian   dokumen kependudukan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      6. memberi petunjuk   pemberian   Nomor   Induk   Kependudukan   dan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;
      7. mengendalikan, memantau,  mengevaluasi  dan  melaporkan  kegiatan bidang kependudukan;
      8. melakukan pembinaan dan  pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;
      9. melakukan penerbitan  dokumen  kependudukan  hasil  pendaftaran penduduk;
      10. melakukan penatausahaan dokumen pendaftaran penduduk;
      11. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;
      12. melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;
      13. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      14. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para Kepala Seksi bawahnnya;
      15. menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
      16. meneliti dan  memaraf  naskah  dinas  yang  berkaitan  dengan  Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai ketentuan yang berlaku;
      17. menyampaikan saran  dan  telaahan  kepada  atasan  dalam  rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
      18. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
      19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
   5. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :
      1. Seksi Identitas Penduduk;
      2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
   6. Rincian sub bagian sebagaimana dimaksud pada angka 5 sebagai berikut :
      1. Seksi Identitas Penduduk
         1. Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh pejabat pengawas selaku Kepala Seksi berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
         2. Kepala Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan Identitas penduduk.
         3. Kepala Seksi  Identitas  Penduduk  sebagaimana  dimaksud  dalam angka 2, mempunyai fungsi :
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis, pembinaan dan koordinasi pelayanan identitas penduduk;
            2. pelaksanaan  pelayanan   dan   penerbitan   dokumen   identitas penduduk;
            3. pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan identitas penduduk;
            4. pelaksanaan evaluasi pelayanan identitas penduduk;
            5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
         4. Kepala Seksi Identitas Penduduk melaksanakan uraian tugas :
            1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaran susuai tugas pokok dan fungsi Seksi Identitas Penduduk dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas;
            2. merencanakan kegiatan pendaftaran dan  pencatatan identitaspenduduk;
            3. menyiapkan  bahan   pendaftaran   dan   pencatatan   identitas penduduk;
            4. menyusun standar dan prosedur pelayanan identitas pendudukmembimbing  pengolahan   data,    pemberian    Nomor    IndukKependudukan  (NIK),  penerbitan  kartu  keluarga,  dan  kartu penduduk;
            5. menerima dan meneliti berkas pendaftaran penduduk;
            6. melakukan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
            7. memberikan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KartuTanda Penduduk (KTP);
            8. memberikan pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
            9. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
            10. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanmemberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
            11. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan;
            12. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
            13. mengkonsep surat untuk ditanda tangani atasan;
            14. mengkonsep naskah  dinas  Seksi  Identitas  Penduduk  sesuai arahan dan disposisi atasan;
            15. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
            16. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
            17. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
            18. menghimpun,    mengolah    dan    merencanakan    penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
            19. melaksanakan tertib administrasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
            20. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
            21. melaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugasnya.
      2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
         1. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk dipimpin oleh pejabat pengawas    selaku    Kepala    Seksi    berada    di    bawah    dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
         2. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk mempunyaitugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk.
         3. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi :
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis, pembinaan dan koordinasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk;
            2. pelaksanakan penerbitan dokumenpindah datang dan pendataan penduduk;
            3. pelaksanaan bimbingan  teknis  pelayananpindah  datang  dan pendataan penduduk;
            4. pelaksanaan evaluasi pelayanan pindah datang dan pendataanpenduduk;
            5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.
         4. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk melaksanakan uraian tugas :
            1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaran susuai             tugas  pokok  dan  fungsi  Seksi  Pindah  Datang  dan Pendataan             Penduduk   dengan   berpedoman   kepada   rencana strategis dinas;
            2. merencanakan kegiatan pindah datang dan pendataan penduduk;
            3. menyiapkan bahan pindah datang dan pendataan penduduk;
            4. menyusun standar dan prosedur pelayanan pindah datang dan pendataan pendudukmembimbing pengolahan data pindah dan pindah datang dan pendataan penduduk;
            5. memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah danPindah Datang;
            6. melakukan pendataan  penduduk  rentan  dan  penduduk  non permanen;
            7. memberikan pelayanan  penerbitan  Surat  Keterangan  TempatTinggal (SKTT) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang memegangKartu Izin Tinggal Sementara (KITAS);
            8. memberikan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KartuTanda Penduduk (KTP) bagi  Warga Negara Asing (WNA)  yang memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP);
            9. menerbitkan surat keterangan kependudukanmelakukan penerbitan dokumen penduduk non permanen;
            10. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
            11. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanmemberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
            12. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan;
            13. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
            14. mengkonsep surat untuk ditanda tangani atasan;
            15. mengkonsep  naskah   dinas   Pindah  Datang   dan   PendataanPenduduk sesuai arahan dan disposisi atasan;
            16. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
            17. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
            18. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasanpelaksanaan tugas;
            19. menghimpun,  mengolah    dan    merencanakan    penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
            20. melaksanakan tertib  administrasi  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan kegiatan;
            21. menyusun Standar Operasional Prosedur ( SOP ); dan
            22. melaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugas
4. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
   1. Bidang Pelayanan  Pencatatan  Sipil  dipimpin  oleh  pejabat  administrator selaku Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
   2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil.
   3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2 mempunyai fungsi:
      1. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
      2. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
      3. pelaksanaan  pembinaan   dan   koordinasi   pelaksanaan   pelayananpencatatan sipil;
      4. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
      5. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
      6. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
      7. pelaksanaan sosialisasi pelayanan pencatatan sipil;
      8. pengendalian,  monitoring,    evaluasidan    pelaporan     pelaksanaan pencatatan sipil;
      9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.
   4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalamangka 2 menyelenggarakan uraian tugas :
      1. menyusun perencanaanpelayanan Pencatatan Sipil;
      2. merumuskan  kebijakan    teknis,    pelaksanaan    dan    pengendalianPencatatan Sipil;
      3. mengatur pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan Akta Catatan SipilWarga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      4. memberi petunjuk teknis pengumpulan, pengelolaan pelayanan AktaCatatan Sipil Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing;
      5. merencanakan operasional pengawasan dan penelitian dokumen AktaCatatan Sipil Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing,memberi petunjuk penerbitan Akta Catatan Sipil;
      6. mengendalikan, memantau,  mengevaluasi  dan  melaporkan  kegiatan bidang Pencatatan Sipil;
      7. melakukan pembinaan dan pelayanan Pencatatan Sipil dalam sistem administrasi kependudukan,melakukan penerbitan dokumen Akta Catatan Sipil;
      8. melakukan penatausahaan dokumen Akta Catatan Sipil;
      9. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;
      10. melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;
      11. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      12. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para KepalaSeksi bawahnnya;
      13. menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuaikewenangan berdasarkan ketentuan;
      14. meneliti dan  memaraf  naskah  dinas  yang  berkaitan  dengan  BidangPencatatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku;
      15. menyampaikan saran  dan  telaahan  kepada  atasan  dalam  rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
      16. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
      17. menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan;
      18. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
      19. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
   5. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :
      1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
      2. Seksi  Perkawinan,    Perceraian,    Perubahan    Status    Anak    dan Pewarganegaraan.
   6. Rincian seksi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan huruf b sebagai berikut :
      1. Seksi Kelahiran dan Kematian
         1. Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh pejabat pengawas selakuKepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.
         2. Kepala Seksi  Kelahiran  dan  Kematian  mempunyai  tugas  pokokmelakukan  penyiapan  bahan  perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian.
         3. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi ;
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis,pembinaan dan koordinasi pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian,Pelaksanaaan penerbitan  dokumenpencatatan  kelahiran  dan kematian,
            2. Pelaksanaan  bimbingan   teknis   pelayanan   penerbitan   aktakelahiran dan kematian,Pelaksanaan evaluasi penerbitan akta kelahiran dan kematian,Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
         4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian melaksanakan uraian tugas :
            1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaran susuai tugas pokok dan fungsi Seksi Kelahiran dan Kematian dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas;
            2. merencanakan kegiatan  pelayanan  pencatatan  Kelahiran  danKematian;
            3. menyiapkan  bahan   pelayanan   pencatatan   Kelahiran   danKematian;
            4. menyusun standar dan prosedur pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematianmembimbing pengolahan data pelayanan pencatatan Kelahirandan Kematian;
            5. menerima dan meneliti berkas pelayanan pencatatan Kelahiran dan Kematian;
            6. memberikan pelayanan penerbitan akta Kelahiran dan Kematian;
            7. melakukan pencatatan perubahan dan pembatalan akta Kelahirandan Kematian;
            8. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
            9. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanmengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan;
            10. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
            11. mengkonsep surat untuk ditandatangani atasan;
            12. mengkonsep naskah dinas pelayanan pencatatan Kelahiran danKematian sesuai arahan dan disposisi atasan;
            13. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
            14. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar terciptapemerataan tugas;
            15. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasanpelaksanaan tugas;
            16. menghimpun,  mengolah    dan    merencanakan    penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
            17. melaksanakan tertib  administrasi  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan kegiatan;
            18. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
            19. melaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugasnya.
      2. Seksi  Perkawinan,   Perceraian,   Perubahan   Status   Anak   dan Pewarganegaraan
         1. Seksi  Perkawinan,   Perceraian,   Perubahan   Status   Anak   danPewarganegaraandipimpin oleh pejabat pengawas selaku Kepala Seksi berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
         2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraansebagaimana dimaksud dalam angka 1, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak,   pengesahaan   anak   dan   perubahan   status kewarganegaraan.
         3. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraansebagaimana dimaksuddalam angka 2, mempunyai fungsi ;
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis,pembinaan dan koordinasi pencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan,pelaksanakan pelayanan   penerbitan   dokumenpencatatan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak dan perubahan status kewarganegaraan,pelaksanaan  bimbingan   teknis   pelayanan   penerbitan   akta pencatatan    perkawinan,    perceraian,    pengangkatan    anak, pengakuan     anak,  pengesahaan  anak  dan  perubahan  status kewarganegaraan,pelaksanaan evaluasi penerbitan akta Perkawinan dan Perceraian,pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
            2. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak danPewarganegaraan melaksanakan uraian tugas :
               1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaran susuai tugas pokok dan fungsi Seksi Perkawinan, Perceraian,Perubahan    Status    Anak    dan    Pewarganegaraan    dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas;
               2. merencanakan kegiatan pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
               3. menyiapkan bahan pelayanan Perkawinan, Perceraian, PerubahanStatus Anak dan Pewarganegaraan;
               4. menyusun  standar    dan    prosedur    pelayanan    pencatatanPerkawinan,    Perceraian,   Perubahan    Status    Anak    danPewarganegaraanmembimbing pengolahan data pelayanan pencatatan Perkawinan,Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
               5. menerima dan meneliti berkas pelayanan pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;
               6. memberikan pelayanan penerbitan akta Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan dokumen Pewarganegaraan;
               7. melakukan pencatatan perubahan  dan  pembatalan  akta perkawinan, perceraian dan perubahan status anak;
               8. melaksanakan pencatatan Kewarganegaraan WNI ganda terbatas;
               9. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
               10. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanmemberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
               11. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuaiketentuan;
               12. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
               13. mengkonsep surat untuk ditanda tangani atasan;
               14. mengkonsep naskah dinas  pelayanan pencatatan  perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan sesuai arahan dan disposisi atasan;
               15. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
               16. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar terciptapemerataan tugas;
               17. menghimpun,  mengolah    dan    merencanakan    penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
               18. melaksanakan tertib  administrasi  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan kegiatan;
               19. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
               20. melaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugasnya.
5. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
   1. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan PemanfaatanDatadipimpin oleh pejabat administrator selaku Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
   2. Kepala Bidang  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  danPemanfaatan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
   3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, menyelenggarakan fungsi:
      1. penyusunan  perencanaan     pengelolaan     informasi     administrasi kependudukan,   pemanfaatan   data   dan   dokumen   kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      2. perumusan  kebijakan   teknis   pengelolaan   informasi   administrasikependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      3. pelaksanaan  pembinaan   dan   koordinasi   pelaksanaan   pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumenkependudukan,  kerjasama  administrasi  kependudukan  serta  inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      4. pelaksanaan  pengelolaan    informasi    administrasi    kependudukan,pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      5. pengendalian,  monitoring,   evaluasi   dan    pelaporan   pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
      6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengantugas dan fungsinya.
   4. Kepala Bidang Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan  danPemanfaatan Data melaksanakan uraian tugas :
      1. menyusun  pencanaan      Pengelolaan      Informasi      AdministrasiKependudukan dan Pemanfaatan Data;
      2. merumuskan  kebijakan    teknis,    pelaksanaan    dan    pengendalianPengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan dan  PemanfaatanData;
      3. mengatur  pelaksanaan      Pengelolaan      Informasi      AdministrasiKependudukan dan Pemanfaatan Data;
      4. memberi  petunjuk   teknis   pengumpulan,   pengelolaan   PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
      5. merencanakan operasional  pengawasan  dan  penelitian  PengelolaanInformasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
      6. merencanakan  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  Sistem  InformasiAdministrasi Kependudukan (SIAK) dan Jaringan komunikasi data;
      7. melakukan pembinaan,  pelayanan  dan  pengelolaan  sistem  teknologi informasi dan data kependudukan;
      8. merancang kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan;
      9. mengendalikan, memantau,  mengevaluasi  dan  melaporkan  kegiatan bidang               Pengelolaan   Informasi   Administrasi   Kependudukan   dan Pemanfaatan Data;
      10. melakukan Pengolahan data kependudukan;
      11. melakukan  kerjasama    kelembagaan    pemanfaatan    data     base kependudukan dan dokumentasi kependudukan kota Banjar;
      12. menyajikan data kependudukan;
      13. melakukan penyusunan Profil kependudukan kota Banjar. n. melakukan penyusunan proyeksi penduduk kota Banjar.melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
      14. menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para KepalaSeksi bawahnnya;
      15. menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan;
      16. meneliti  dan  memaraf  naskah  dinas  yang  berkaitan  dengan  Bidang
      17. Pengelolaan Informasi  Administrasi Kependudukan dan  PemanfaatanData sesuai ketentuan yang berlaku;
      18. menyampaikan saran  dan  telaahan  kepada  atasan  dalam  rangkakelancaran pelaksanaan tugas;
      19. mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
      20. menyimpan dan memelihara dokumen bidang menurut ketentuan;
      21. menganalisa dan mengembangkan kinerja bidang;
      22. melaporkan kegiatan bidang kepada kepala dinas;
      23. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas
   5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan PemanfaatanData membawahi :
      1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
      2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
   6. Rincian seksi sebagaimana dimaksud pada angka 5  sebagai berikut :
      1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
         1. Seksi Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukandipimpinoleh pejabat pengawas selaku Kepala Seksi berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
         2. Kepala Seksi  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukanmempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola teknologi dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
         3. Kepala Seksi  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi :
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis, pembinaan dan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan,pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan,pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan,pelaksanaan tata kelola  teknologi  dan  sumber  daya  manusia teknologi informasi dan komunikasi,pelaksanaan evaluasi pengelolaan sistem informasi administrasikependudukan
            2. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.
         4. Kepala Seksi  Pengelolaan  Informasi  Administrasi  Kependudukan melaksanakan uraian tugas :
            1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas;
            2. merencanakan  kegiatan   Pengelolaan   Informasi   AdministrasiKependudukan;
            3. menyiapkan  bahan     Pengelolaan    Informasi     AdministrasiKependudukan;
            4. menyusun  standar    dan    prosedur    Pengelolaan    InformasiAdministrasi Kependudukanmembimbing Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
            5. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
            6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatanmemberi petunjuk dan arahan kepada Administrator Database(ADB) dan bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
            7. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan;
            8. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
            9. mengkonsep surat untuk ditanda tangani atasan;
            10. mengkonsep naskah dinas  Pengelolaan Informasi AdministrasiKependudukan sesuai arahan dan disposisi atasan;
            11. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
            12. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar terciptapemerataan tugas;
            13. menghimpun,  mengolah    dan    merencanakan    penggunaandokumen sesuai dengan peruntukannya;
            14. melaksanakan tertib  administrasi  pemantauan,  evaluasi  dan pelaporan kegiatan;
            15. menyusun Standar Operasional Prosedur; danmelaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugas
      2. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan
         1. Seksi Kerja  Sama  dan  Inovasi  Pelayanan  dipimpin  oleh  pejabatpengawas selaku  Kepala  Seksi  berada  di  bawah  danbertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
         2. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugaspokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,  pembinaan, koordinasi dan  pelaksanaaan kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
         3. Kepala Seksi  Kerja  Sama  dan  Inovasi  Pelayanan  sebagaimanadimaksud dalam angka 2, mempunyai fungsi :
            1. penyiapan bahan  perencanaan,  perumusan  kebijakan  teknis, pembinaan dan koordinasi kerja sama dan inovasi pelayanan;
            2. pelaksanaaan  kerja     sama     administrasi     kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
            3. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
            4. pelaksanaan evaluasi kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
         4. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan melaksanakan uraian tugas :
            1. mengkonsep rencana  kegiatan,  program  kerja  dan  anggaransusuai tugas pokok dan fungsi Seksi Kerja Sama dan InovasiPelayanan dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas;
            2. merencanakan kegiatan kerja sama dan inovasi pelayanan;
            3. menyiapkan bahan Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
            4. menyusun standar  dan  prosedur  Kerja  Sama  dan  InovasiPelayananmelakukan pengolahan  data  lahir,  mati,  pindah  dan  datang(LAMPID) serta memberikan umpan balik kepada desa/kelurahan;
            5. membuat profil kependudukan Kota Banjar;
            6. membuat proyeksi penduduk Kota Banjar;
            7. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas;
            8. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuaiketentuan;
            9. melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
            10. mengkonsep surat untuk ditanda tangani atasan;
            11. mengkonsep naskah dinas Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan sesuai arahan dan disposisi atasan;
            12. menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan;
            13. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas;
            14. menghimpun,  mengolah    dan    merencanakan    penggunaan dokumen sesuai dengan peruntukannya;
            15. melaksanakan tertib  administrasi  pemantauan,  evaluasi  danpelaporan kegiatan;
            16. menganalisa dan mengembangkan kinerja seksi;
            17. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan;
            18. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
            19. melaksanakan tugas lain yang diberkan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya
6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
   1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas    Kependudukan    dan    Pencatatan    Sipil    Kota    Banjarsesuaikeahliannya.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
   3. Jumlah tenaga fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
   4. Jenis dan jenjang fungsional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.